Kasus pengalihan kendaraan yang masih dalam masa cicilan kembali menjadi perhatian setelah Pengadilan Negeri Banjarmasin menjatuhkan hukuman penjara kepada seorang debitur. Perkara ini menjadi pengingat bahwa kendaraan yang dibeli melalui pembiayaan memiliki aturan hukum yang harus dipatuhi. Meskipun kendaraan berada dalam penguasaan pembeli, pemilik kredit tidak bisa begitu saja memindahtangankan atau menjualnya kepada orang lain tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari perusahaan pembiayaan. SLOT THAILAND RESMI
Pengadilan Negeri Banjarmasin Menjatuhkan Hukuman Tujuh Bulan
Pada Kamis, 12 November 2026, Pengadilan Negeri Banjarmasin memutus perkara yang melibatkan Muhammad Randy Rifani alias Randy. Majelis hakim yang dipimpin Irfanul Hakim menyatakan terdakwa bersalah karena mengalihkan kendaraan yang masih terikat perjanjian jaminan fidusia tanpa izin dari pihak perusahaan pembiayaan. Dalam putusan perkara Nomor 571/Pid.Sus/2026/PN Bjm, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama tujuh bulan. Putusan tersebut lebih ringan dibandingkan permintaan jaksa penuntut umum yang sebelumnya mengusulkan hukuman sepuluh bulan penjara.
Majelis hakim juga memerintahkan agar terdakwa menjalani penahanan. Setelah pembacaan putusan, terdakwa diberikan waktu tujuh hari untuk menentukan apakah akan menerima keputusan tersebut atau menggunakan hak hukum yang tersedia.
Berawal dari Kendaraan Honda HR-V yang Masih Dicicil
Permasalahan ini bermula ketika Randy membeli sebuah mobil Honda HR-V keluaran 2016 melalui fasilitas pembiayaan PT Mizuho Leasing Indonesia.
Nilai pembiayaan kendaraan tersebut mencapai sekitar Rp327,18 juta dengan jangka waktu pembayaran selama 60 bulan. Berdasarkan kesepakatan, terdakwa berkewajiban membayar cicilan sekitar Rp5,45 juta setiap bulan.
Namun, pembayaran angsuran hanya berjalan selama enam bulan. Setelah itu, kewajiban pembayaran mulai terhenti sejak 31 Desember 2024.
Ketika perusahaan pembiayaan mengetahui adanya tunggakan, berbagai upaya dilakukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Pihak perusahaan mendatangi debitur dan memberikan surat pemberitahuan agar kewajiban pembayaran segera diselesaikan.
Sayangnya, langkah tersebut tidak menghasilkan penyelesaian. Persoalan kemudian berlanjut ke jalur hukum setelah perusahaan melaporkan dugaan pengalihan kendaraan kepada kepolisian.
Pengalihan Kendaraan Menjadi Persoalan Hukum
Dalam perkara ini, terdakwa dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 36 juncto Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Aturan tersebut berkaitan dengan larangan memindahtangankan, menyewakan, atau menggadaikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Artinya, seseorang yang membeli kendaraan menggunakan fasilitas kredit tetap memiliki kewajiban untuk mengikuti kesepakatan pembiayaan. Kendaraan tersebut tidak boleh dialihkan secara sepihak selama masih terikat jaminan.
Perusahaan Pembiayaan Mengingatkan Debitur
Tim hukum PT Mizuho Leasing Indonesia menyatakan menghormati keputusan pengadilan. Pihak perusahaan berharap perkara tersebut dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menaati perjanjian kredit. Perusahaan juga mengingatkan bahwa debitur yang mengalami kesulitan membayar angsuran sebaiknya segera menghubungi pihak pembiayaan. Dengan komunikasi yang baik, persoalan pembayaran dapat dibicarakan melalui prosedur yang sesuai.
Kepala Cabang PT Mizuho Leasing Indonesia Banjarmasin, Anugerah Dwi Prayoko, turut menjelaskan bahwa proses hukum merupakan bagian dari tindakan perusahaan dalam menangani pelanggaran perjanjian pembiayaan.
Kesimpulan
Inti berita ini adalah pentingnya memahami tanggung jawab hukum ketika membeli kendaraan menggunakan sistem kredit. Kepemilikan dan penggunaan kendaraan yang masih menjadi jaminan pembiayaan memiliki ketentuan yang tidak boleh diabaikan. Kasus Randy menunjukkan bahwa mengalihkan kendaraan tanpa persetujuan perusahaan dapat menimbulkan konsekuensi pidana, bukan sekadar persoalan keterlambatan membayar cicilan.
Masyarakat diharapkan lebih berhati-hati sebelum menjual, menggadaikan, atau memindahtangankan kendaraan yang belum lunas. Apabila mengalami kesulitan keuangan, langkah terbaik adalah berkomunikasi dengan perusahaan pembiayaan untuk mencari penyelesaian yang sesuai aturan. Dengan memahami perjanjian sejak awal, debitur dapat menghindari masalah hukum sekaligus menjaga hubungan yang baik dengan pihak pemberi kredit.
Kunjungi situs web kami: https://latestpcsoftware.org/
BERITA TERKINI: https://latestpcsoftware.org/supian-hk-tampung-aspirasi-warga-dari-16-desa-di-hulu-sungai-utara-infrastruktur-jadi-perhatian-utama/