Badan Musyawarah atau Banmus DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama pihak pemerintah daerah mengadakan rapat untuk menyusun program kerja DPRD selama November 2026. Pertemuan tersebut bertujuan mengatur berbagai kegiatan lembaga legislatif agar seluruh agenda dapat dilaksanakan secara terencana, terarah, dan selaras dengan program pemerintah daerah.
Rapat ini menunjukkan pentingnya koordinasi antara DPRD sebagai lembaga legislatif dan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif. Kedua unsur tersebut memiliki tugas yang berbeda, tetapi perlu bekerja sama dalam menjalankan pemerintahan dan membahas berbagai kebijakan daerah. Dengan adanya penyusunan agenda secara bersama, kegiatan yang akan dilakukan selama satu bulan dapat dipersiapkan lebih awal sehingga pelaksanaannya diharapkan menjadi lebih tertib dan efisien.
Wakil Ketua I DPRD Hulu Sungai Selatan, H. Husnan, menjelaskan bahwa penyusunan program kerja dilakukan untuk memastikan tugas dan fungsi DPRD dapat berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan. Koordinasi yang matang dengan pemerintah daerah menjadi salah satu hal penting dalam menentukan jadwal kegiatan. Melalui perencanaan tersebut, DPRD dapat mengatur pembahasan peraturan, rapat, dan agenda kelembagaan lainnya secara lebih sistematis.
Salah satu agenda utama yang menjadi perhatian selama November 2026 adalah pembahasan sejumlah peraturan daerah yang memiliki kaitan penting dengan penyelenggaraan pemerintahan di Hulu Sungai Selatan. Program kerja DPRD pada bulan tersebut banyak berfokus pada kegiatan legislasi, yaitu proses pembahasan dan penetapan aturan yang akan menjadi dasar kebijakan daerah.
Agenda penting yang dijadwalkan adalah rapat paripurna pembicaraan tingkat kedua untuk mengambil keputusan mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Tahun Anggaran 2027. Pembahasan APBD merupakan kegiatan penting karena anggaran tersebut akan menjadi dasar pembiayaan berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah pada tahun berikutnya. Setelah melalui tahapan pembahasan, rancangan tersebut akan memasuki proses pengambilan keputusan dan pengesahan.
Selain persoalan anggaran, Komisi I DPRD Hulu Sungai Selatan bersama pemerintah daerah juga dijadwalkan membahas rancangan peraturan mengenai pemilihan kepala desa. Aturan tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. DPRD juga akan membahas rancangan peraturan tentang lambang daerah sebagai bagian dari agenda legislasi yang telah direncanakan.
Kegiatan lainnya melibatkan Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda. Lembaga tersebut bersama pihak eksekutif akan membahas program pembentukan peraturan daerah untuk tahun 2027. Perencanaan sejak awal diperlukan agar penyusunan regulasi pada tahun berikutnya dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.
Menjelang akhir November, DPRD juga dijadwalkan mengadakan rapat paripurna untuk mengesahkan perubahan kedua terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pembahasan aturan ini berkaitan dengan pengelolaan sumber pendapatan daerah dan pelaksanaan kebijakan yang menyangkut kewajiban masyarakat serta pelayanan pemerintah.
Secara keseluruhan, berita ini menjelaskan bahwa DPRD Hulu Sungai Selatan berusaha mengatur kegiatan bulan November secara lebih terencana melalui koordinasi bersama pemerintah daerah. Fokus utama agenda tersebut adalah pembahasan APBD 2027 dan sejumlah rancangan peraturan daerah. Dengan jadwal yang tersusun secara sistematis, DPRD berharap seluruh kegiatan dapat berjalan lancar, tertib, dan saling terkoordinasi. Perencanaan yang baik juga diharapkan membantu DPRD menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara lebih efektif demi mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Kunjungi situs web kami: https://latestpcsoftware.org/
BERITA TERKINI: https://latestpcsoftware.org/jambore-kader-posyandu-hss-perkuat-semangat-pelayanan-kesehatan-masyarakat/