Upaya meningkatkan pembangunan daerah tidak bisa dilakukan tanpa mengetahui kebutuhan masyarakat secara langsung. Hal inilah yang dilakukan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Supian HK, ketika menyelesaikan kegiatan reses di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). Selama delapan hari, mulai 4 hingga 11 November 2026, ia mengunjungi 16 desa untuk mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi warga sekaligus menampung usulan pembangunan yang dianggap penting.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Reses Masa Sidang III Tahun 2026. Melalui pertemuan langsung dengan masyarakat, Supian HK ingin mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan agar kebutuhan warga dapat diperjuangkan melalui kebijakan pemerintah daerah.
Mengunjungi 16 Desa di Tiga Kecamatan
Dalam agenda tersebut, Supian HK mendatangi masyarakat yang berada di tiga kecamatan, yakni Paminggir, Babirik, dan Danau Panggang. Kunjungan ini menjadi kesempatan bagi warga untuk menyampaikan keluhan, harapan, serta berbagai persoalan yang selama ini memengaruhi aktivitas sehari-hari.
Dari hasil pertemuan tersebut, terdapat beberapa kebutuhan utama yang paling banyak mendapat perhatian. Persoalan tersebut terutama berkaitan dengan pembangunan akses jalan, perbaikan jalur sungai, serta pengelolaan infrastruktur pengendalian air.
Ketiga persoalan tersebut memiliki hubungan erat dengan kehidupan masyarakat setempat, terutama warga yang menggantungkan penghasilan dari sektor pertanian dan perikanan.
Warga Paminggir Menginginkan Akses Jalan Menuju Barito Kuala
Salah satu usulan penting datang dari masyarakat Kecamatan Paminggir. Warga berharap pemerintah dapat membangun akses jalan darat yang menghubungkan wilayah mereka dengan Desa Tabatan di Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala.
Selama ini, keterbatasan jalur darat membuat perjalanan masyarakat dan pengiriman hasil produksi membutuhkan waktu serta biaya lebih besar. Padahal, akses transportasi sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
Jika pembangunan jalan tersebut dapat diwujudkan, masyarakat akan memiliki pilihan perjalanan yang lebih mudah. Pengangkutan hasil pertanian maupun perikanan juga diharapkan menjadi lebih efisien sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan warga.
Selain memberikan manfaat bagi masyarakat, hubungan transportasi antarkabupaten juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan.
Normalisasi Sungai Menjadi Kebutuhan Mendesak
Berbeda dengan Paminggir, masyarakat Babirik dan Danau Panggang lebih banyak menyampaikan persoalan mengenai kondisi sungai. Sejumlah jalur air mengalami pendangkalan dan penyempitan akibat penumpukan material sedimen.
Keadaan tersebut membuat aktivitas transportasi menggunakan perahu menjadi semakin sulit. Padahal, sungai masih menjadi jalur penting untuk menghubungkan permukiman serta membawa hasil pertanian dan perikanan.
Salah satu bagian yang membutuhkan perhatian adalah alur Sungai Aruh Bitin. Masyarakat mengharapkan adanya pengerukan dan perbaikan agar jalur tersebut kembali berfungsi dengan baik.
Normalisasi sungai juga diperlukan untuk membantu memperlancar aliran air, khususnya ketika curah hujan meningkat dan risiko genangan semakin besar.
Optimalisasi Polder Alabio untuk Mengurangi Risiko Banjir
Selain perbaikan sungai, masyarakat turut meminta perhatian terhadap Polder Alabio, sebuah infrastruktur peninggalan masa Hindia Belanda yang memiliki fungsi penting dalam pengelolaan air.
Fasilitas ini diharapkan dapat kembali dimanfaatkan secara maksimal sebagai tempat penampungan air dan pengendali banjir. Keberadaannya sangat penting untuk melindungi permukiman sekaligus mendukung kegiatan pertanian dan perikanan di wilayah HSU.
Warga khawatir apabila pengelolaan kawasan tersebut tidak segera diperbaiki, banjir dapat semakin sering mengganggu kehidupan masyarakat dan merusak lahan yang menjadi sumber penghasilan mereka.
Supian HK Berkomitmen Memperjuangkan Usulan Warga
Menanggapi seluruh masukan tersebut, Supian HK menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti sebagai catatan setelah kegiatan reses selesai.
Ia berencana memasukkan berbagai usulan tersebut ke dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kalimantan Selatan untuk kemudian diperjuangkan bersama pemerintah provinsi.
Menurutnya, pembangunan jalan, perbaikan sungai, dan pengoptimalan Polder Alabio memiliki tujuan yang saling berkaitan, yaitu mempermudah aktivitas masyarakat, menjaga lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan penduduk.
Kesimpulan
Inti dari berita ini adalah pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan daerah. Kunjungan Supian HK ke 16 desa di HSU memperlihatkan bahwa kebutuhan warga masih didominasi persoalan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air.
Masyarakat Paminggir membutuhkan akses jalan yang lebih baik menuju Barito Kuala, sedangkan warga Babirik dan Danau Panggang mengharapkan perbaikan sungai serta pengelolaan Polder Alabio.
Seluruh usulan tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui perencanaan pembangunan pemerintah provinsi. Dengan adanya perhatian dan kerja sama antara DPRD, pemerintah, serta masyarakat, berbagai persoalan yang selama ini menghambat aktivitas warga diharapkan bisa diselesaikan secara bertahap.
Kunjungi situs web kami: https://latestpcsoftware.org/
BERITA TERKINI: https://latestpcsoftware.org/keterbukaan-informasi-publik-dinilai-sangat-baik-kalimantan-selatan-masuk-nominasi-uji-publik-nasional/